Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia Adalah? Ini Jawabannya!

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki dasar hukum kuat dalam setiap aturan dan kebijakannya. Sebagai negara hukum, ada hierarki yang menentukan kedudukan berbagai aturan dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu hal paling fundamental dalam hierarki tersebut adalah sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam menetapkan peraturan-peraturan lainnya. Jadi, apa sumber hukum tertinggi di Indonesia? Jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Apa Itu Sumber Hukum?

Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan aturan hukum. Di Indonesia, sumber hukum mencakup berbagai bentuk, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga yurisprudensi (putusan pengadilan). Namun, dari semua sumber hukum tersebut, UUD 1945 merupakan yang tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia.

Pengertian UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi

UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman utama dalam pembentukan aturan hukum lainnya. Setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus merujuk pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini menjadikan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara.

Kenapa UUD 1945 Menjadi Sumber Hukum Tertinggi?

UUD 1945 tidak dipilih sebagai sumber hukum tertinggi tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang menjadikan UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Sebagai Alat Kontrol

UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol bagi setiap norma hukum yang ada di Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat, baik di tingkat nasional maupun lokal, harus sesuai dengan norma-norma yang telah diatur dalam UUD 1945. Jika ada aturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka aturan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

2. Mengatur Struktur Kekuasaan

UUD 1945 juga berperan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara dibagi dan dilaksanakan. Mulai dari tugas lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, semuanya diatur dalam UUD 1945. Ini membuat konstitusi tersebut menjadi panduan utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia.

3. Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara

Selain mengatur kekuasaan negara, UUD 1945 juga menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak hidup, dan hak mendapatkan pendidikan, semuanya dijamin dalam konstitusi. Sebaliknya, warga negara juga diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban umum, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sejarah Singkat UUD 1945

UUD 1945 memiliki sejarah panjang dalam perjalanan konstitusional Indonesia. UUD 1945 pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, pada periode 1949 hingga 1959, Indonesia sempat menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku. Dekrit ini kemudian dikukuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Juli 1959. Sejak saat itu, UUD 1945 kembali menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Amandemen UUD 1945

Pada periode 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan perkembangan masyarakat. Amandemen ini memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Dengan adanya amandemen, beberapa lembaga baru dibentuk dan fungsi-fungsi lembaga lama diperbarui. Amandemen ini tetap menjaga UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi dengan lebih banyak penyesuaian yang relevan dengan kondisi Indonesia yang modern.

Penutup

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia berperan sebagai fondasi bagi setiap aturan yang berlaku di negara ini. Mulai dari fungsi pengaturan kekuasaan, alat kontrol hukum, hingga penjaminan hak dan kewajiban warga negara, semuanya diatur dalam UUD 1945. Sejarahnya yang panjang dan amandemen yang dilakukan menunjukkan bahwa UUD 1945 tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Baca Juga: Mengenal Jenis-Jenis Reklame beserta Penjelasannya

Baca Juga: Istilah Gotong Royong di Berbagai Daerah di Indonesia